Beranda Headline Pengelolaan Dana Desa Bikin Puyeng

Pengelolaan Dana Desa Bikin Puyeng

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA PAKTA INTEGRITAS: Kades Nyerot, Sahim selaku Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng didampingi Kepala DPMD Jalaludin, Sekda H Nursiah, Kasi Intel Kejari Feby Rudy P, dan pihak Inspektorat Lalu Budiman dan disaksikan oleh 127 Kades se Lombok Tengah melakukan penandatangan fakta integritas kesiapan untuk mengelola DD dan ADD sesuai dengan peruntukannya di Pendopo Bupati, kemarin.

127 Kades Ikuti Rakor Pengelolaan Dana Desa

PRAYA—Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2018 siang kemarin dihadiri seluruh camat dan 127 kepala desa se-Loteng. Rakor yang digelar di Pendopo Bupati ini sebagai tindaklanjut dari penerapan regulasi tentang keharusan desa untuk mengelola DD dengan sistem padat karya tunai. Namun dalam Rakor ini, muncul sejumlah persoalan yang masih dijumpai di sebagian desa.

Karena itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Jalaludin mengatakan, pada Rakor ini pihaknya meminta Kades meninjau kembali penggunaan DD tahun lalu sebagai bagian review tahun ini. Kata dia, ini penting dilakukan agar sejumlah persoalan yang menjadi masalah tahun lalu tidak terjadi tahun ini.

Untuk diketahui kata Jalal, sejumlah persoalan yang dimaksud diantaranya menyangkut ketentuan hak dan kewajiban Kades masih sangar jauh dari penyempurnaan, baik ketentuan menyangkut laporan, LPPD, SPJ, dan lainnya masih belum tepat waktu, peran fungsi lembaga desa seperti BPD, BKD, Krame Dise, dan lembaga lain termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga masih belum jelas. Padahal, pihaknya telah kerap mengupayakan pembinaan untuk penyempurnaanya melalui pelatihan.

“Bahkan, ada program tahun lalu masih belum tuntas dikerjakan sampai saat ini dan itu tidak dijadikan Silpa pada tahun berikutnya dan waktu pelaporannya belaku mundur. Ini persoalan juga,” sesalnya.

Tidak hanya itu, sejumlah desa juga banyak yang belum melakukan sosialisasi jika ada peralihan pengerjaan yang sumber anggarannya bersumber dari APBDes ke masyarakat sehingga menimbulkan gejolak baru. Termasuk juga, beberapa desa yang Tim Pengelola Kegiatannya (TPK) mengeksekusi program tidak sesuai Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menjadi temuan pihak penegak hukum. Parahnya lagi, saat ini setelah peralihan tim verifikasi ke kecamatan ditemukan banyak perbedaan pandangan ketika verifikasi APBDes dilakukan. Sehingga membuat pihaknya kembali membongkar ulang APBDes beberapa desa. Akibatnya, sampai saat ini hanya 26 desa yang telah menuntaskan APBDes sebagai syarat pencairan DD dan ADD.

“Padahal kita sudah sering melatih melalui Bimtek tim verifikasi kecamatan ini. Untuk Kades juga, jujur saja saya buka, teman-teman ini masih belum fokus mengawal penggunaan keuangan desa. Padahal kalau ada temuan, semuanya bakal kena kasus,” pesannya.

Sementara Sekda Loteng, H Nursiah menyarankan agar ketika ada persoalan atau masalah yang ditemukan oleh DPMD sebaiknya disampaikan dalam Rakor tertutup sekali sebulan bersama sejumlah Kades yang mewakili. Hal ini penting dilakukan agar tidak menjadi persoalan yang menumpuk berbulan-bulan yang bisa menjadi persoalan serius di desa itu. Selain itu, ia juga meminta agar Kades jangan mengelola ADD maupun DD dengan semena-mena karena mengelola dana dengan sendiri.

“Silakan Pak Kades mengemas perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa di masing-masing dusun agar pengambilan usulan bisa disampaikan langsung oleh masyarakat dan transparansi pengelolaan juga terwujud,” pesan Sekda.

“Saya kira, jika bapak-bapak mengelola DD maupun ADD itu dengan benar, tidak akan ada masalah,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua FKD Loteng, Sahim mengaku jika persoalan demi persoalan ini terjadi dan muncul di desa karena regulasi dari tiga menteri mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri kerap berubah-ubah. Hal itulah yang membuat Pemdes menjadi kelabakan dan terjebak dengan kesalahan dalam mengelola keuangan. Belum lagi mengenai regulasi yang ditetapkan Pemkab berupa Perda maupun Perbup. Oleh karena itu, ia berharap DPMD menjadwalkan bagi semua desa untuk menggelar Rakor seperti ini sekali dalam sebulan.

“Biar di sana kita bedah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Toh kalau ada Kades tidak mau diperbaiki biarkan saja menjadi persoalan hukum,” singkatnya. (tar/r2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here