Beranda Mataram Desak Periksa Mantan Karo Perekonomian

Desak Periksa Mantan Karo Perekonomian

BERBAGI
ILUSTRASI

MATARAM – Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi penarikan uang iuran perusahaan daerah (PD) BPR NTB Ikhwan, Umaiyah mendesak penyidik Kejati NTB untuk periksa mantan kepala biro (Karo) Perekonomian Setda NTB, Manggaukang Raba.

Dimana, mantan Karo Perekonomian harus diperiksa atas dasar bunyi SK gubernur dengan nomor 503 – 89 tahun 2016, menerangkan tentang tugas dan fungsi tim konsolidasi dalam bekerja. Ikhwan mengatakan, dalam persoalan merger BPR ini, Karo Perekonomian saat itu diberi kuasa oleh gubernur dan bertindak atas nama pemegang saham. Karo Ekonomi, fungsinya sebagai pengarah tim konsolidasi.

“Makanya kami desak penyidik untuk periksa Karo Ekonomi saat itu,” desak Umaiyah di Mataram, kemarin.

Meski gubernur yang mengeluarkan SK tim kondolidasi, tetapi secara ekpslit keterangan lebih jelas harus diminta kepada Karo Ekonomi saat itu.

“Karena dia yang bekerja di lapagan,” ujar dia.

Di dalam SK itu, dengan jelas disebutkan tugas dan fungsi tim konsolidasi. Segala kegiatan tim konsolidasi diarahkan oleh Karo Ekonomi.

 

Sementara itu, Ikhwan mengatakan, seharusnya pemegang saham bisa melindungi dirinya yang bekerja berdasarkan SK pemegang saham. Ikhwan mengaku, kecewa karena dijadikan tumbal saja.

“Belum lagi nama kami rusak karena sebagai tersangka atas kegiatan konsolidasi pemilik,” kata ketua tim konsolidasi, kemarin.

Mantan Dirut PD BPR Sumbawa  itu juga mengatakan, Karo Ekonomi saat itu dalam hal ini Manggaukang Raba bertindak sebagai pengarah beralih fungsi sebagai pihak memerintah.

Sementara itu, wakil ketua tim konsolidasai Mutawalli menambahkan, adanya iuran dana dari BPR disebabkan oleh aturan yang tertuang dalam SK gubernur itu. Dalam salah satu pasal disebutkan semua biaya yang timbul akibat penggabungan dan pembentukam badan hukum merger menjadi tanggung jawab delapan BPR di NTB.

“Kami sebagi pengurus uruanan mengikuti perintah Pak Karo Ekonomi, Manggaukang Raba sebagai pihak yang menerima kuasa pemilik Saham (gubernur, Red),” kata Mutawalli, terpisah.

Mutawali juga menyebutkan bahwa dana iuran senilai Rp 1,1 miliar itu merupakan permintaan langusung dari Manggukang untuk keperluan percepatan proses Perda merger PBR yang ada di meja DPRD NTB.

Dirinya mengaku ditelpon berkali kali untuk dilakukan iuran. Iuran dilakukan tim konsolidasi berdasarkan perintah. “Karena kami patuh dengan SK gubernur itu yang dirahkan oleh Manggaukang,” sebut mantan Dirut BPR Lotim itu.(cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here