Beranda Lombok Timur BKPSDM Dianggap Omong Kosong

BKPSDM Dianggap Omong Kosong

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA H Hafsan Nirwan

LOTIM – Bukan rahasia umum, bila oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat aktif dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan, Lembaga Transparansi Kebijakan (Lensa) Lombok Timur (Lotim) telah mengantongi sejumlah nama ASN terlibat aktif dalam Pilkada. Sikap dan perilaku ASN pada setiap Pilkada, menjadi sorotan. Sementara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dianggap omong kosong dalam menegakkan disiplin ASN.

“BKPSDM menegakkan aturan pada oknum ASN terlibat aktif dalam Pilkada, hanya omong kosong semua,”kata H Hafsan Nirwan, Direktur Lensa Lotim di kediamannya, kemarin.

Anda Harus Netral (ASN) singkatan versi Hafsan, sudah jelas meskipun hak memilih melekat. Namun ingat, hak ASN tersebut tegas dibatasi aturan. Namun fakta lapangan, banyak oknum justru malah terlibat aktif baik melalui media sosial (medsos) dan lainnya.

Banyaknya oknum diindikasikan terlibat aktif, sambung Hafsan, menjadi bukti fungsi semua komponen dalam bidang pengawasan ASN tidak jalan. Mestinya, BKPSDM memberikan pluit dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang ASN. Bukan justru BKPSDM sibuk mengurusi mutasi staf, menulis jenjang karir, berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda), mengurus gugatan perceraian dan sebagainya.

“ASN mengabdi terhadap negara dalam hal ini masyarakat. Mari kembali pada aturan, berikan sanksi teguran, skorsing dan bila perlu sampai pemecatan. Lagian siapa pun Bupati, Nomor Induk Kepegawaian (NIP) anda tidak akan hilang,” tegasnya.

Menurutnya, sangat manusiawi ASN mengejar karir sebuah job atau jabatan. Akan tetapi, bukan berarti harus terlibat aktif dalam politik praktis setiap Pilkada. Job atau jabatan itu, harusnya berdasarkan prestasi, dan itu harus dilihat pemerintah. Malah sebaliknya terjadi dan bahkan teramputasi. Parameter untuk mendapatkan jabatan itu adalah prestasi.

“Saya melihat oknum-oknum ASN kita tidak percaya diri dengan prestasi. Sehingga pola rantai mendapatkan jabatan itu, dengan memilih terjun langsung mendukung salah satu Paslon, ”tegas Hafsan yang akrab dengan sapaan Bang Not ini.

“Apakah dengan jabatan tinggi baru akan loyal pada pimpinan, itu semu. Di sini fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan sistem organisasi pemerintahan belum jalan. Padahal, kewenangan itu ada pada BKPSDM,” tegasnya lagi.

Kembali ia tegaskan, BKPSDM harusnya membuka posko pengaduan terbuka untuk masyarakat. Menjadi pertanyaannya, ketika terjadi pelanggaran, mengapa tidak diurus dalam rumahtangganya sendiri, malah diurus orang luar seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Panwaslu juga jangan mengatakan tidak mau repot. Panwaslu harus repot. Panwaslu juga jangan bergerak pada saat menjelang pemilihan,” singgungnya dan mengatakan, masyarakat harus mengawasi betul kinerja KPU dan Panwaslu.

Selama ini dari beberapa kecamatan yang didatangi, ia melihat sistem keorganisasian cukup rapi. ASN tingkat kecamatan, dinilainya masih dalam koridor. “Sekali lagi, beberapa oknum ASN yang lupa, perlu diingatkan BKPSDM, ”tutup Hafsan yang cukup konsen meneropong semua kebijakan pemerintah daerah ini. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here