Beranda Headline SOMASI Sebut Korupsi “Berjamaah”

SOMASI Sebut Korupsi “Berjamaah”

BERBAGI
ILUSTRASI

MATARAM – Dugaan adanya uang pelicin sebesar Rp 700 juta yang mengalir ke oknum di DPRD NTB dan oknum pejabat Pemprov masih hangat jadi perbincangan banyak pihak. Bahkan, tak henti dari berbagai pemerhati korupsi bicara keras soal ini.

Apalagi, kasus ini muncul untuk proses percepatan pembuatan prodak yakni, merger Perusahaan Daerah (PD) menjadi PT Bank Perkreditan Rakyar (BPR) NTB.

Peneliti hukum Solidaritas masyarakat untuk transparansi (SOMASI) NTB, Johan Rahmatullah juga bicara soal uang pelicin ini. Katanya, melihat perkembangan kasus yang terjadi apalagi dua tersangka yang meneybutkan sejumlah nama terlibat menerima aliran dana 700 juta juta, menurutnya bukanlah sebagai bentuk kekecewaan yang kemudian para tersangka menyebut nama-nama pejabat.
Dalam tindakan korupsi, kata Johan tentu itu bukan kejahatan seperti maling pada umumnya, melainkan korupsi dilakukan secara “berjamaah”.

“Sudah waktunya menurut saya korupsi dalam kasus PT Merger BPR NTB ini jangan sampai stagnan,” kata Johah, kemarin.

Pelaku atau para tersangka yang telah ditetapkan menjadi tersangka harus berani melawan dan membuka para jamaah dugaan korupsi. Jangan hanya mau dijadikan korban semata oleh pejabat yang memiliki kekuasaan yang tinggi.

Untuk itu, pihaknya mendorong Ikhwan dan Muttawali yang keduanya tersangka harus berani terang-terangan dan terbuka secara kooperatif untuk menyebutkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana tersebut. Sehingga kebobrokan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas tentang siapa yang memerintahkan dan sebagainya.

“Kejaksaan Tinggi NTB harus memberikan jaminan hak-haknya kepada kedua tersangka ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor NTB Zamroni Azis juga ikut bersuara. Mereka mendesak agar penegak hukum bersikap lebih tegas dalam masalah ini. Lebih-lebih nama Sekda NTB, Rosyiadi Sayuti disebut masuk dalam pusaran kasus ini.

“Ini sangat mengejutkan kita,” ungkap Zamroni Aziz.

Dorongan kuat GP Ansor,
pada dasarnya memang harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetapi untuk mengetahui kejelasan pihak-pihak yang disebutkan tersangka, kata dia APH harus bisa mengusut dengan cepat.

Zamroni menjelaskan, bahwa hal ini juga dimaksudkan agar nama baik para pihak yang disebutkan para tersangka itu, pulih bilamana memang pengakuan itu tidak benar. Jangan karena sesuatu kekecewaan kemudian membuat fitnah dan hoax yang meresahkan masyarakat.

“Kami GP Ansor sedang memerangi hoax, jadi kami sangat berharap pihak kejaksaan khususnya segera mengusut dugaan tersebut,” dorongnya.

 

Sementara itu, Gubernur NTB M Zainul Majdi juga mau buka suara soal ini. Namun, dalam mengambil sikap gubernur berpatokan pada urusan penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga dalam hal ini, gubernur tidak ingin masuk terlalu dalam mengintervensi masalah yang ditetapkan kejaksaan dua orang jadi tersangka. Yakni, Ketua tim dan wakil ketua tim konsolidasi merger PT BPR, Mutawali dan Ikhwan.

“Kita serahkan saja prosesnya sama aparat penegak hukum,” kata gubernur di hadapan wartawan, kemarin.

Siapapun yang disebut Mutawali menerima aliran dana itu, kata gubernur sepenuhnya akan diserahkan kepihak yang berwajib saja. “Kenapa ditanya tanya ke saya, itu sudah ranah hukum,” tegas gebernur.(cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here