Beranda Ekonomi Gubernur Minta Dukungan Pusat

Gubernur Minta Dukungan Pusat

BERBAGI
HUMAS PROVINSI FOR RADAR MANDALIKA PEMBANGUNAN: Gubernur NTB, M Zainul Majdi saat lakukan foto bersama dengan pejabat tinggi pusat.

 

MATARAM – Gubernur NTB, M Zainul Majdi meminta Pemerintah Pusat mendukung tiga kawasan yang saat ini akan dibangun di NTB.
Tiga kawasan potensial disbut gubernur Kawasan Ekononi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan Samota dan Global Hub Bandar Kayangan.

Gubernur menjelaskan tiga kawasan tersebut tidak bisa diselesaikan NTB tanpa dukungan penuh pemerintah pusat.

NTB masih perlu berkoordinasi terkait regulasi dari pemerintah pusat. Demikian juga supporting pendanaan dan segala yang diperlukan dalam pembangunan agar kawasan yang sangat potensial ini  bisa berhasil di masa-masa yang akan datang.
“Kami tidak bisa menyelesaikan sendiri, dukungan Support pusat NTB sangat butuhkan,”  ujar gubernur pada Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 di Mataram kemarin.

Diketahui Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Kortekrenbang) merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan tujuan mencapai target pembangunan nasional melalui penyelerasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Acara yang dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro diikuti oleh 34 kementerian lembaga dan 17 provinsi lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua

Dalam kesempatan itu gubernur juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di daerah. Antara lain adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.

Pembangunan di NTB, kata Gubernur yang disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu sudah memenuhi sebagian besar hal-hal tersebut. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB non Tambang tumbuh 7,1 persen angka pengangguran menurut di angka 3,2 persen dan menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan.

Pembangunan di NTB disebut TGB sudah memenuhi apa yang disebut dengan pembangunan inklusif. Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, rasio gini dapat dikendalikan dan tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan secara progresif.

“Kelancaran pembanguan berkata kerjasama semua pihak khusunya dukungan warga NTB,” papar TGB.

Menteri Bappenas, Menteri PPN/Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro yang hadir dan membuka acara tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa prioritas nasional. “Beberapa yang harus menjadi skala prioritas anda di daerah antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan  dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. RKP tahun 2019 harus memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019,” ujarnya.

 

Bambang juga berharap melalui kegiatan ini, penyusunan RKPD bisa menjadi lebih baik. ”Kami dari pusat mengharapkan partisipasi dari bapak ibu dari semua provinsi yang hadir pada hari ini untuk mensinkronkan RKP antara pusat dan daerah bapak ibu sekalian. Saya juga harapkan penyusunan RKP 2019 ini masih menerapkan prinsip Money Follow yang artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Tujuannya, agar perencanaan lebih holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dan diperkuat oleh empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas nasional dan program priroitas, kedua perkuat pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau “satuan 3”, ketiga perkuat perencanaan berbasis kewilayahan yang memfokuskan aspek spasial hingga detil rencana lokasi pembangunan dan yang keempat perkuat integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha serta melalui skema KPBU dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah),” paparnya.

 

Sebelumnya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati selaku ketua panitia acara kortekrenbang melaporkan bahwa acara yang bertema “Melalui kortekrenbang kita wujudkan perencanaan pembangunan Nasional dan daerah yang efektif dalam pencapaian target akhir nawacita” diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sinkronisasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai target capaian pembangunan nasional yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kortekrenbang teraebut. (Adv/cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here