Beranda Headline Pelanggaran APK Masih di Puluhan Titik

Pelanggaran APK Masih di Puluhan Titik

BERBAGI
Ririn/Radar Mandalika TERTIBKAN: Tim terpadu saat menertibkan APK yang terpasang tidak pada tempatnya beberapa waktu lalu.

 

MATARAM—Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) masih ditemukan di 66 titik se Kota Mataram. “Ada 66 titik yang direkomendasikan, dan tersebar di enam kecamatan,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, Rudi Suryawan, kemarin.

Bentuk APK itu beragam seperti baliho, umbul-umbul, spanduk hingga stiker yang tertempel tiang listrik maupun trafic light. Rencananya, hari ini akan dilakukan koordinasi dengan tim terpadu untuk kembali melakukan penertiban APK.

Beberapa minggu lalu, tim terpadu sudah turun mencabuti APK yang terpasang tidak pada tempatnya. Seperti areal perkantoran, sekolah, dan tempat ibadah. “Ada 20an baliho besar yang sudah diturunkan. Sekarang disimpan di kantor Kesbangpol,” katanya.

Terhadap APK-APK tersebut, boleh diambil kembali oleh tim pasangan calon (Paslon) serta dipasang kembali. “Silakan dipasang, asal sesuai aturan,” tegasnya.

Terhadap stiker paslon yang terpasang di angkutan umum, menurut Rudi, menjadi ranah Panwaslu untuk menertibkan. Nantinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merekomendasikan ke Panwaslu kemudian ditertibkan.

Selama ini, lanjut dia, sosialisasi tentang pemasangan APK sudah disampaikan KPU ke Paslon maupun tim suksesnya. “Jangan  pasang sembarangan, tapi tidak ditaati. Kota koordinasi dengan KPU dan Panwaslu melalui tim terpadu untuk melakukan penertiban, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu,” ungkapnya.

Terkait kondisi jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB, tim terpadu dengan melibatkan lurah dan camat telah turun ke masyarakat. Guna mengingatkan warga agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. “Proses demokrasi tidak harus membuat warga terpecah belah,” ujarnya.

Diakuinya, potensi konflik muncul saat timses memasang APK tidak ada tempat semestinya. Untuk itu, ia kembali mengingatkan timses Palson mematuhi aturan. Mana tempat yang boleh dan tidak dipasangi APK.

Kerawanan lain adalah saat kampanye terbuka, dialogis dan monologis. Karenanya, tim terpadu sudah bersurat ke KPU serta berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan pengawasan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar mendukung upaya penertiban APK yang melanggar. “Kan ada Panwaslu yang bertugas melakukan penertiban,” kata dia.

Ia pun menyarankan, agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemasangan APK sembarangan untuk melapor. Sehingga, dijadikan pelanggaran sistem kampanye. “Kalau ada pelanggaran, laporkan ke pihak berwenang,” tegas politisi Partai Gerindra ini. (rin)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here