Beranda Lombok Timur Sakti Tak Terbukti Kampanye di Masjid

Sakti Tak Terbukti Kampanye di Masjid

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA KETERANGAN: Ketua panwaslu bersama Kordiv HPP saat memberikan keterangan pers hasil penyidikan terhadap semua dugaan pelanggaran diterimanya, kemarin.

Dua ASN Serta PPS Terbukti

LOTIM – Sebanyak delapan laporan diproses Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim). Laporan itu, kaitan dengan pelanggaran berkampanye di tempat ibadah dan lingkungan pendidikan terhadap dua Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Dua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dugaan keterlibatan dua oknum Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).

Setelah melakukan pemeriksaan saksi, terlapor secara maraton dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Panwaslu menyebutkan dugaan Paslon Gede Sakti kampanye di Masjid Desa Pulau Maringkik tidak terbukti. Cawagub jalur perseorangan tersebut, dinilai tidak cukup bukti seperti video, dan dari keterangan saksi hanya melakukan ceramah biasa. Yang terbukti hanya dua ASN inisial S di bawah Dinas Pertanian, ASN inisial A merupakan guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), dan PPS Desa Suangi Kecamatan Sakra. Sementara dua PPL, satu PPS tidak terbukti.

“Kita layangkan surat teguran juga ke salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dan salah satu pengelola madrasah yang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu Paslon,” kata Sahnam, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslu dalam keterangan pers di kantornya, kemarin.

Lanjut Sahnam, modus keterlibatan dua ASN dalam kampanye salah satu Paslon Bupati, yakni memberikan sambutan. ASN Pertanian itu memberikan sambutan di Sikur, sedangkan ASN merupakan seorang guru ini, melakukan sambutan di Masbagik. Sedangkan satu PPS terlibat pro aktif dalam kegiatan salah satu Paslon Bupati. “Dua ASN ini sudah kita rekomendasikan ke Komisi ASN dan Penjabat Sementara (PJS) Bupati. Sedangkan PPS, kita rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim,” tegasnya.

Sanksi terhadap para pelanggar tersebut, apakah masuk katagori ringan, sedang atau berat, tergantung Komisi ASN dan KPU. Kalau KPU sendiri, ada lembaga etik tersendiri yang menyelesaikannnya. “Yang jelas, rekomendasi sudah kita layangkan terhadap semua pihak yang terbukti,” tegasnya.

Belakangan ini, ungkap Sahman, pihaknya menerima laporan awal terkait dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa (kades). “Laporan awal itu, segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here