Beranda Lombok Timur Pansus Bale Mediasi Serap Aspirasi

Pansus Bale Mediasi Serap Aspirasi

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA PENJELASAN : Ketua Pansus Bale Mediasi, H Makmun saat memberikan penjelesan tentang hajatan pembahasan Raperda Bale Mediasi di kantor Bupati Lotim, kemarin.

LOTIM – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Bale Mediasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, melakukan penyerapan aspirasi di Lombok Timur (Lotim). Tujuannya, untuk melengkapi bahan Raperda tersebut.

Ketua Pansus Raperda Bale Mediasi, H Makmun mengatakan, Raperda tentang Bale Mediasi ini tujuannya untuk mengatasi masalah anak-anak bawah umur. Kaitan dengan pernikahan, terjerat kasus hukum seperti Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan sebagainya. “Kita ingin, semua masalah anak-anak bawah umur bisa diselesaikan di Bale Mediasi itu,” jelasnya.

Raperda insiatif tentang Bale Mediasi ini, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kearifan lokal. Jangan sampai, sedikit-sedikit masalah anak-anak dibawa ke ranah hukum. Bagaimana pun, ketika anak di bawah umur terseret kasus hukum, tentu akan berdampak pada psikologis dan masa depan anak tersebut.

“Kita ingin penyelesaian masalah anak-anak selesai di Bale Mediasi itu. Kearifan lokal ingin kita kedepankan,” tandas politisi PKB ini.

Sementara Penjabat Sementara (PJS) Bupati Lotim, H Ahsanul Khalik menyambut baik Raperda inisiatif tentang Bale Mediasi tersebut. Menurutnya, Raperda ini bagian dari ikhtiar dalam rangka meredam konflik di tengah masyarakat.

Raperda itu merupakan partisipasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tertib dan damai. Tanpa sengketa yang mengganggu ketentraman merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup tenang dan damai. “Kami menyambut baik Pansus Dua membentuk Bale Mediasi. Ini sangat penting sekali, karena kasus kekerasan anak di Lombok Timur sangat tinggi,” ucapnya.

Ia berharap penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi ini, merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  “Nanti harus ada struktur di Bale Mediasi itu. Ketuanya bisa saja tidak dari unsur kepala desa (kades), tapi bisa dari kalangan tokoh,” saran Ahsanul Khalik. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here