Beranda Lombok Barat Izin HO Dihapus, DPMPTSP Kelabakan Kejar PAD

Izin HO Dihapus, DPMPTSP Kelabakan Kejar PAD

BERBAGI

LOBAR—Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak dapat lagi menarik retribusi HO atau izin gangguan. Hal ini menyusul ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang menghapus pembuatan izin HO tersebut.

Di sisi lain, hal ini berimbas kepada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebab kontribusi dari HO untuk PAD cukup besar yakni mencapai Rp 1 miliar.

“Itulah jadi beban pikiran kami. Sementara objek potensi retribusi kami terhapus satu yakni HO,” ungkap Plt DPMPTSP Lobar H Dulahir, kemarin.

Akibat berkurangnya sumber PAD tersebut, kata Dulahir pihaknya pun sekarang mengoptimalkan penyisiran perizinan vila-vila lantaran target PAD tahun 2018 ini sebesar Rp 4,9 miliar, naik dari tahun lalu sebesar Rp 4,1 miliar.

“Ada kenaikan Rp 800 juta lebih,” bebernya.

Ia tidak mempungkiri jika peran retribusi HO pada PAD tahun lalu cukup besar mencapai diatan Rp 1 miliar. Sehingga ia merasa target PAD tahun ini terasa berat dengan dihapusnya HO itu.

Pihaknya pun berencana mengusulkan penurunan target PAD dengan kondisi ini. Kendati demikian pihaknya akan tetap memaksimal mungkin mencapai target tersebut.

“Kita memperoleh PAD dari retribusi izin IMB dan Izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB),” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya akan fokus juga pada perizinan hotel yang telah lewat atau mati. Bahkan pihaknya sudah melayangkan surat teguran sejumlah hotel yang berada di kawasan wisata senggigi yang izinnya telah mati.

“Hotel-hotel sudah kami sisir dan ada dua sampai tiga hotel sudah kami tegur,” pungkasnya. (cr-win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here