Beranda Mataram Arafat Sebut Isvie dan Guntur

Arafat Sebut Isvie dan Guntur

BERBAGI
ILUSTRASI

 

Soal Dugaan Uang Pelicin Merger PT BPR

MATARAM – Dugaan aliran uang pelicin Rp 700 juta untuk memuluskan perjalanan pembahahan merger Perusahaan Daerah (PD) menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD NTB yang menjadi bagian Bapemperda.

 

Anggota DPRD NTB, Muhammad Guntur Halba menyangkal adanya aliran dana dengan angka yang disebut tersangka Mutawalli. Dirinya sebagai Wakil Ketua Bapemperda yang juga merangkap sebagai anggota mengaku bahwa tidak ada aliran dana tersebut.

“Setau saya tidak ada aliran dana ke dewan khusunya Bapemperda,” tegas Guntur yang dikonfirmasi via ponsel, kemarin.

Keterangan disampaikan tersangka kata dia, tidak mengarah kepada persoalan tetapi lemabaga. Bapemperda dan Pansus kata dia, adalah Alat Kelengakapan Dewan (AKD) yang dinaungi lembaga. Pihaknya belum bisa menyebutkan apa yang disampaikan tersangka itu masuk kategori pencemaran nama baik, sebab hal itu harus dikaji.

Guntur juga menyebutkan, seingatnya yang memipin Bapemperda melakukan kunjungan dalam dan luar daerah saat itu Muammar Arafat, mantan anggota DPRD NTB yang saat ini menjadi salah satu calon Wakil Bupati Lombok Barat.

 

Sementara itu, Muammar Arafat yang dikonfirmasi mengatakan dirinya menjadi Ketua Bapemperda menggantikan Baiq Isvie Rupaeda Ketua DPRD NTB. Proses pengusualan dan kenapa Bapemperda Merger PT BPR harus dibahas lebih awal kata dia tidak begitu dipahami. Yang memhamai betul persoalan sebelumnya ialah Isvie Rupaedah dan Muhammad Guntur Halba.

“Saya jadi Ketua Bapemperda melanjutkan apa yang  sudah dilakukan sebelamunya oleh Ibu Isvie,” beber Muammar dikonfriassm terpisah via ponsel, kemarin.

Soal uang pelecin yang disebut oleh Mutawali, tidak diketahui secara persis. Dirinya tidak setuju disebutkan dengan istilah pelecin dalam hal ini. Sebab dalam melakukan pembahasan Ramperda hingga menjadi Perda dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pembahasan tersbut juga dikoordinasikan bersama Tenaga Ahli (TA).

“Jadi segala hal kita konsultasi dengan TA, dan saya rasa sulit ada uang pelcin dalam masalah itu,” yakin dia.

Setelah menggantikan Isvie, Muammar mengaku beberapa hari setelah itu langsung menuju Tanah Suci untuk melakukan ibdaha haji selama 45 hari, tanggal 5 September hingga 15 Oktober 2016. Sepulangpun dirinya tidak langsung mengikuti kegiatan dewan melainkan istirahat.

“Jadi saya tidak tau adanya sebutan itu,” katanya.

Ketika menjabat sebagai Ketua Bapemperda setelah menggantikan Isvie, dirinya masih dibimbing oleh politisi Srikandi Golkar itu. Sebab banyak hal yang belum dipahami menyangkut proses atau pengambilan keputusan. Jika ada keputusan kata dia tentu sesui hasil kesepakatan bersama. Hal itu dalam pembahasan menganut sistem kolektif kolegial.

Dalam hal itu, Ranperda meger PT BPR, kata dia merupakan inisiatif eksekutif sehingga menurutnya sehingga mustahil ada istilah pelicin.  “Saya tidak terlalu ingat dengan masalah ini. Yang lebih paham ini Ibu Isvie,” sebutnya.

Muammar secara teknis menjelaskan, proses dalam pembahasan suatu Ranperda, masa sidang pertama dibacakan program program perda daerah yang akan dibahas. Seingat dia, saat itu ada beberpa insisiatif Ranperda yang akan dibahas yaitu Perda tentang Pendidikan dan Perda tentang kesehatan.

“Kalau masalah kenapa Perda BPR yang harus lebih diprioritaskan atau didahulukan saya tidak tau,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda tidak memberi tanggapan saat dikonfirmasi Radar Mandalika. Isvie memilih bungkam.

Terhadap masalah ini, Sekwan DPRD NTB Mahdi Muhammad memberi tanggapan di depan media. Tanggapan itu disampaikan usai dilakukannya rapat internal pimpinanan dewan, wakil pimpinan, Panusus dan Bapemperda saat itu.

Bahwa dalam proses pembahasn Raperda PT BPR NTB, kata Mahdi tidak diditemukan adanya indikasi aliran dana ke DPRD NTB dalam proses pembahasannya. Sehingga, baik di Pansus maupun di Bapemperda tidak ada aliran untuk mempercepat proses pembahasan tersebut. Sementara terhadap dugaan itu, setelah dilakukan konsultasi dengan kejaksaan, Biro Ekonomi dan juga asisten bidang ekonomi, keuangan, Infrasturkur dan Pembangunan Setda NTB, Manggaukang disebutnya ucapan Mutawalli itu hanya omongan di warung kopi saja.

“Orang bisa saja berpendapat, tapi bukti kepada siapa diberikan kapan dan sebagainya tidak ada,” kata dia memberi klarifikasi.

Proses pembahsan itu, lanjut Mahdi semunya menggunakan APBD yang ada di Sekretariat DPRD, tidak mempergunakan anggaran pihak ketiga.

Jika dalam proses pembahsan ada rapat dilaksanakan di luar DPRD oleh mitra kerja kemudaian difasilitas untuk penyediaan makan siang atau akomoadasi lainnya, itu sebagai bentuk proses pembahasan saja yang dilajukan oleh tim dan tidak lebih dari itu seperti pembagian Fee dan sebagainya dalam proses pembahasan.

Terhadap dugaan ini, pihkany akan melakukan perbaikan kinerja Bapemperda dan Pansus lebih teliti, lebih selektif lagi dalam proses pembahannya. Sehingga Bapmeperda lebih berkualitas. (cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here