Beranda Headline Laporan Pungli Membludak

Laporan Pungli Membludak

BERBAGI
ilustrasi Pungli
ilustrasi Pungli

MATARAM – Satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) pusat merilis hasil operasi dilakukannya selama ini. Bersama UPP Daerah telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah di Indonesia sebanyak 1.055 kasus OTT. Sementara Satu bulan terakhir, Januari tahun ini di berbagai daerah juga sudah terjaring 168 kasus OTT dengan 470 orang tersangka.

Ketua Satgas Saberpungli Mabes Polri, melalaui Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim menjelaskan, berbagai kasus menurutnya sebagian besar berasal dari informasi dan pengaduan warga. Selama tahun 2017, kata Ibnu tercatat 34.620 pengaduan masuk. Jumlah pengaduan membludak, dinilainya sebagai wujud meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga dalam memberantas pungli.

Namun, dia mengajak seluruh jajarannya agar peningkatan partisipasi masyarakat melaporkan praktek pungli terus didorong menjadi sikap berani menolak pungli. “Itu penyampaian Satgas Saberpungli pusat melalui video conference,” terang Ibnu di Mataram, kemarin.

Ibnu juga menjelaskan bahwa Saberpungli menyoroti tingginya anggaran penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi. Jika kasus pungli di kategorikan sebagai kasus korupsi, maka penyelesaian satu kasus korupsi dibutuhkan anggaran sekitar Rp 208 juta. Sementara anggaran penegakan hukum di Satgas Saber Pungli tidak tersedia, yang ada hanya dukungan anggaran operasional sosialisasi dan ATK saja.

Di samping itu, karena pengadilan tipikor hanya ada di provinsi, maka ketika terjadi perkara korupsi di kabupaten, sidang harus ada biaya tambahan untuk transportasi ke provinsi sehingga biaya penanganan kasus korupsi menjadi lebih besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Ibnu Satgas Pusat mengajak seluruh jajaran UPP di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mencari solusi penanganan kasus yang efektif dan efisien. Misalnya, dengan membangun kesepakatan bersama bahwa kasus Pungli dijadikan perkara pidana umum sehingga dapat diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan tipikor. Terlebih, kasus pungli dengan nilai barang bukti yang kecil. Meski kecil tetap harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi, tandasnya. Sembari menegaskan bahwa salah satu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas Saber pungli pusat, pihaknya telah melakukan soliditas Tim dengan memangkas jumlah personil dari 268 orang menjadi 97 orang saja.

Pihaknya juga diminta seluruh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) pusat dan daerah agar terus memperkuat pencegahan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan koordinasi. Satgas pusat menghimbau kepala UPP Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengintensifkan 3 hal, melakukan sosialisasi internal sehingga seluruh personil memiliki komitmen tinggi menghindarkan diri dari praktek pungli dan korupsi. Kedua, kata dia Kepala UPP diminta terus menggaungkan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk mau melaporkan bila mengetahui adanya praktek pungli. Dan ketiga, mengajak masyarakat untuk berani menolak dan melawan segala bentuk pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam arahannya juga lanjut Ibnu, Putut menjelaskan selama 1,5 bulan terakhir dari Januari hingga Februari ini, berdasarkan laporan UPP Daerah, sudah melaksanakan sebanyak 11.043 kali sosialisasi, selain pemasangan spanduk, baliho dan sosialisasi melalui videotron. Sebelumnya, di tahun 2017, kata jendral Putut, Satgas Saber Pungli pusat telah melakukan 40 kali sosialisasi. Sedangkan UPP Daerah se-indonesia juga telah melakukan 2.043 kali sosialisasi.

Sementara itu Penegasan pentingnya mengedepankan upaya preventif dalam pemberantasan pungli ditekankan oleh Jaksa Agung Muda, Pengawasan.

Ia mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan pungli selama ini sudah semakin meningkat. Namun kedepan menurutnya perlu koordinasi dan kesepahaman bersama, khususnya yang terkait penanganan perkara pungli. Sehingga tidak ada lagi “bolak balik” perkara antara kejaksaan, APIP dan Polri.

M.Yusni mengajak agar semua jajaran Satgas Saber Pungli di pusat maupun di Daerah mematuhi MOU antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung bahwa mekanisme penanganan korupsi maupun pungli di daerah agar mengoptimalkan peran APIP inspektorat dalam melakukan pemeriksaan, ujarnya. Sehingga untuk kasus-kasus yang nilai kecil, tidak semuanya harus dilakukan penegakan hukum dalam bentuk perkara pidana.

Dalam hal ini unit pencegahan UPP pusat juga menyampaikan bahwa Pemberantasan pungli telah ditetapkan menjadi salah satu prioritas nasional oleh Bapenas.

Satgas pusat selama tahun 2017, ungkapnya telah melakukan sosialisasi di 25 provinsi, dengan sasaran antara lain, UPP kabupaten/kota, UPP provinsi dan Universitas di daerah tersebut. Hal paling banyak disoroti pada kegiatan sosialisasi tersebut adalah pungli di satlantas, sertifikat tanah, pungutan di lembaga pendidikan (komite sekolah), perijinan dan dana desa. (cr-jho)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here